Daftar Pajak Indonesia

Pajak di Indonesia

Daftar pajak yang berlaku beserta tarif dan tier Pajak Penghasilan (PPh) — Orang Pribadi & Badan, lengkap dengan dasar hukum.

Tarif PPh OP berlaku efektif 2022; tier 35% sejak 2024PPN 11% (umum) & 12% (barang tertentu) sejak 2025

Kalkulator PPh Orang Pribadi

Masukkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) per tahun untuk melihat rincian pajak per tier. PKP = penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya yang dapat dikurangkan.

PKP per tahun (Rp)

Tier	Lapisan PKP	Tarif	Dikenakan Pajak	Pajak
1	0 – Rp 60.000.000	5%	Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
2	Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%	Rp 190.000.000	Rp 28.500.000
3	Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%	Rp 250.000.000	Rp 62.500.000
4	Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%	Rp 250.000.000	Rp 75.000.000
Total PPh terutang				Rp 169.000.000
Tarif efektif rata-rata				22.53%
Penghasilan setelah pajak				Rp 581.000.000

Tarif PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU PPh)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – Rp 60.000.000	5%
Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000	30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%

Dasar: UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) mengubah UU No. 36 Tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan), Pasal 17.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun

Status	Keterangan	PTKP
TK/0	Tidak kawin, tanpa tanggungan	Rp 54.000.000
TK/1	Tidak kawin, 1 tanggungan	Rp 58.500.000
TK/2	Tidak kawin, 2 tanggungan	Rp 63.000.000
TK/3	Tidak kawin, 3 tanggungan	Rp 67.500.000
K/0	Kawin, tanpa tanggungan	Rp 58.500.000
K/1	Kawin, 1 tanggungan	Rp 63.000.000
K/2	Kawin, 2 tanggungan	Rp 67.500.000
K/3	Kawin, 3 tanggungan	Rp 72.000.000

Dasar: PMK No. 101/PMK.010/2016. TK = tidak kawin, K = kawin, angka = jumlah tanggungan (maks. 3). Setiap tanggungan menambah Rp 4.500.000.

Tarif PPh Badan

Tarif umum

22%

Berlaku untuk seluruh badan (UU HPP).

Perusahaan publik

19%

≥40% saham diperdagangkan di BEI (diskon 3%).

Dasar: UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) jo. Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Daftar Pajak yang Berlaku di Indonesia

Jenis Pajak	Tarif	Dasar Hukum
PPh Orang PribadiTarif berlaku 2022; tier 35% berlaku sejak 2024	5% – 35% (progresif)	UU 7/2021 (HPP) jo. UU 36/2008 (PPh)
PPh Badan	22% (umum); 19% perusahaan publik ≥40% saham di BEI	UU 7/2021 (HPP) jo. Pasal 17 UU PPh
PPh Pasal 21Pemotongan atas penghasilan pegawai	Mengikuti tarif PPh OP + PTKP	UU PPh jo. PMK 168/2023
PPh Pasal 22Impor & usaha tertentu	0,5% – 10%	PP 51/2008
PPh Pasal 23Jasa, sewa, dividen, royalti	2% – 15%	PP 51/2008
PPh Pasal 26Wajib pajak luar negeri (WNA)	20% atau tarif P3B (treaty)	UU PPh
PPh Final UMKM	0,5% (omzet ≤ Rp 4,8 miliar)	PP 23/2018 jo. PP 55/2022
PPh Final Sewa Tanah/Bangunan	10% dari bruto	PP 41/1994 jo. PP 14/2002
PPh Final Bunga Deposito/SBN	10%	UU PPh
PPh Final Dividen (OP)	10% (bersifat final)	UU PPh
PPN (Pajak Pertambahan Nilai)PPN 12% untuk barang tertentu berlaku sejak 2025	11% (umum); 12% untuk barang/jasa tertentu	UU HPP jo. PP 55/2022 & PMK 81/2024
PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	10% – 125% (maks. 200%)	UU PPN jo. UU HPP
PBB (Pajak Bumi & Bangunan)	Maks. 0,5% × NJOPKP	UU 12/1985 jo. UU 28/2009 (PDRD)
Bea Materai	Rp 10.000 (nilai > Rp 5 juta)	UU 10/2020 (Bea Materai)
Cukai	Bervariasi (tembakau, alkohol, etil alkohol)	UU 17/2023 (Cukai)
Pajak KarbonBerlaku sejak 2022, dimulai dari PLTU batubara	Min. Rp 30/kg CO₂e	UU 7/2021 (HPP)
Pajak Daerah	PKB ~2% NJKB; hotel & restoran ≤10%; hiburan ≤75%	UU 28/2009 jo. UU 23/2014 (PDRD)

Sumber & Dasar Hukum

UU No. 7 Tahun 2021 — Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)Tarif PPh OP, PPh Badan, PPN, dan Pajak Karbon
UU No. 36 Tahun 2008 — Pajak Penghasilan (UU PPh) jo. UU HPPDasar hukum PPh Orang Pribadi dan Badan (Pasal 17)
PP No. 55 Tahun 2022Tarif dan sifat PPN serta PPh Final UMKM
PMK No. 81 Tahun 2024Penentuan barang/jasa kena PPN 12%
PMK No. 101/PMK.010/2016Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PP No. 51 Tahun 2008Pemotongan PPh Pasal 22 dan Pasal 23
PP No. 23 Tahun 2018 jo. PP No. 55 Tahun 2022PPh Final UMKM 0,5%
UU No. 10 Tahun 2020 — Bea MateraiTarif bea materai Rp 10.000
UU No. 28 Tahun 2009 jo. UU No. 23 Tahun 2014Pajak Daerah dan Retribusi (PDRD)
UU No. 17 Tahun 2023 — CukaiCukai atas alkohol dan tembakau
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) — pajak.go.idSumber resmi informasi perpajakan Indonesia

Tarif dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti regulasi terbaru. Mohon rujuk peraturan resmi dan situs Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) untuk informasi terkini.